Mengenal Hukum Pertambangan di Indonesia

Hukum pertambangan merupakan salah satu instrumen regulasi yang mengatur tentang pertambangan di indonesia. Tentu bagi perusahaan pertambangan perlu juga untuk memahami hukum pertambangan di Indonesia ini agar nantinya dalam menjalankan usahanya tidak melanggar hukum terkait pertambangan di indonesia.

Pertambangan sendiri adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Undang-undang tentang Pertambangan

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang pertambangan tercantum dalam UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Tujuan peraturan dalam pengelolaan mineral dan batubara adalah :

  1. Menjamin efektivitas pelaksanaan serta pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdayaguna, berhasil guna, juga berdaya saing;
  2. Menjamin manfaat dari pertambangan mineral serta batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
  3. Menjamin ketersediaan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan sebagai sumber daya energi untuk kebutuhan dalam negeri;
  4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar dapat lebih bersaing di tingkat regional, nasional maupun internasional;
  5. Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, daerah, dan negara, serta memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja untuk sebesar-besar nya demi kesejahteraan rakyat
  6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

Bab-Bab dalam UU Minerba

Firma hukum di Indonesia harus memahami peraturan perundang – undangan ini yang memuat bab – bab sebagai berikut :

  • BAB I tentang Ketentuan Umum
  • BAB II tentang Asas dan Tujuan
  • BAB III tentang Penguasaan Mineral dan Batubara
  • BAB IV tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
  • BAB V tentang Wilayah Pertambangan
  • BAB VI tentang Usaha Pertambangan
  • BAB VII tentang Izin Usaha Pertambangan
  • BAB VIII tentang Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan
  • BAB IX tentang Izin Pertambangan Rakyat
  • BAB X tentang Izin Pertambangan Khusus
  • BAB XI tentang Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus
  • BAB XII tentang Data Pertambangan
  • BAB XIII tentang Hak dan Kewajiban
  • BAB XIV tentang Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus
  • BAB XV tentang Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus
  • BAB XVI tentang Usaha Jasa Pertambangan
  • BAB XVII tentang Pendapatan Negara dan Daerah
  • BAB XVIII tentang Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Usaha Pertambangan
  • BAB XIX tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat
  • BAB XX tentang Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan
  • BAB XXI tentang Penyidikan
  • BAB XXII tentang Sanksi Administratif
  • BAB XXIII tentang Ketentuan Pidana
  • BAB XXIV tentang Ketentuan Lain – lain
  • BAB XXV tentang Ketentuan Peralihan
  • BAB XXVI tentang Ketentuan Penutup

Dengan pengenalan hukum pertambangan di Indonesia ini, harapannya dapat membantu pengusaha dan juga menjadikan konsultan hukum pertambangan di Indonesia semakin banyak. Masalah konflik sosial dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan pun dapat ditekan.

Firma hukum di Indonesia yang ingin mengetahui lebih dalam tentang advokat di bidang pertambangan dapat bergabung dengan Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia (PERKHAPPI). Organisasi profesi inilah yang nanti dapat membantu untuk mencetak para konsultan hukum yang memiliki spesialisasi di sektor pertambangan.

Leave a Comment